Selasa , 08 November 2016, 09:11 WIB

Perubahan Iklim Ancam Danau-Danau di Dunia

Red: Dwi Murdaningsih

Antara/Iggoy el fitra

Seorang nelayan mencari ikan bilih, di tepian Danau Singkarak, Nagari Sumpur, Kec.Batipuh Selatan, Kab.Tanah Datar, Sumbar, Minggu (3/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Danau Dunia atau World Lake Conference ke-16 akan digelar di Bali, pada 8-10 November 2016. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain mengatakan berbagai danau di dunia berada dalam kondisi kritis. Perubahan iklim dan aktivitas antropogenik menjadi ancaman yang mendegradasi kondisi air yang menyebabkan danau di berbagai belahan negara mengalami krisis.

Menurut dia, kondisi danau yang mengalami degradasi ini juga merupakan akibat perubahan iklim dan aktivitas antropogenik yang diyakini memiliki banyak dampak, baik jangka menengah dan panjang. Pengelolaan yang tidak tepat serta aktivitas manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan telah merusak ekosistem danau.

"Tidak bisa dipungkiri pula bahwa populasi manusia, pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan pemanfaatan sumber daya air, telah mengakibatkan degradasi ekosistem danau," katanya, Senin (7/11).

Ia mengatakan indikasinya adalah menurunnya kualitas air, produktivitas, keanekaragaman hayati, dan terganggunya siklus hidrologi, sehingga memengaruhi kemampuan danau untuk mendukung kehidupan manusia dan fungsi lainnya. Iskandar mengatakan setiap danau memiliki karakteristik tersendiri, baik morfogenesis, morfologi, serta sosial-ekonomi. Oleh karena itu, masalah yang terjadi di masing-masing danau juga bervariasi, tergantung pada karakter masing-masing fisik, sosial dan ekonomi.

"Banyak negara berkomitmen untuk mengelola danau mereka dalam upaya mempertahankan fungsi ekosistem. Sehubungan dengan hal ini, World Lake Conference dapat dijadikan sebagai salah satu forum internasional untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman yang berkontribusi terhadap pengelolaan danau secara berkelanjutan," ujar dia.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin mengatakan LIPI juga merupakan focal point untuk International Hydrological Programme (IHP) UNESCO. IHP nasional mendukung penelitian ilmiah, efek aktivitas manusia dan perubahan iklim pada lingkungan air, serta memperkuat dasar pengetahuan untuk mencegah terjadinya bencana, sambungnya. LIPI juga memiliki Asia Pacific Center for Ecohydrology (APCE), pusat kategori II di bawah UNESCO yang berfokus pada pendekatan ekologi dari pengelolaan sumber daya air untuk menyediakan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan iptek, pendidikan dan kebudayaan.

APCE, menurut dia, berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi isu-isu berdasarkan kepentingan nasional, regional dan global, seperti kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. "Dengan posisi tersebut, LIPI menawarkan kerjasama dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan sumber daya danau secara global," ujar dia.

KOnferensi ini kerja sama antara LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta International Lake Environment Committee Foundation (ILEC).

Sumber : antara

Menko

Maritim

2017

Text Box: LUHUT BINSAR PANJAITAN
by KORAN ON LINE

Luhut PandjaitanTurun Gunung

In This Issue

Description: https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2017/02/02/808375/670x335/mempertanyakan-aksi-turun-gunung-luhut-pandjaitan-di-kasus-ahok.jpg

Merdeka.com - Sidang ke delapan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T Purnama ( Ahok) menyeret nama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kuasa hukum Ahok mengaku punya bukti percakapan SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang saat itu menjadi saksi di sidang tentang adanya intervensi keluarnya fatwa penistaan agama kepada Ahok.

Dalam sidang itu, Ahok dan kuasa hukum mencecar KH Ma'ruf Amin hingga tujuh jam. Bahkan, Kubu Ahok mengancam akan membawa ke jalur hukum jika Ma'ruf yang berusia 70 tahun itu jika memberikan keterangan palsu membantah tentang adanya komunikasi dengan SBY jelang Agus-Sylvi sowan ke PBNU.

"Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi, saya berterimakasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tegas Ahok di sidang pada 31 Januari lalu.

Ahok juga menyebut Ma'ruf tak pantas jadi saksi karena dinilai tidak netral. "Percayalah, kalau Anda menzolimi saya, bukan hanya berurusan dengan saya, tapi saudara berurusan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akan buktikan mereka akan dipermalukan di kemudian hari," kata Ahok saat itu.

Momen tersebut rupanya mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan, selain orangtua, Ma'ruf Amin merupakan sesepuh di PBNU yang memegang jabatan Rais Aam PBNU. Bahkan karena ucapan Ahok itu, sejumlah tokoh NU siap turun membela Ma'ruf.

Kekhawatiran kondisi Jakarta semakin memanas, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun turun gunung. Luhut, bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menemui langsung Ma'ruf Amin di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2) lalu. Mereka sepakat, tak ingin membuat kondisi Jakarta semakin panas pasca apa yang terjadi di sidang Ahok.

Rupanya, kehadiran Luhut turun gunung di tengah kekisruhan sidang Ahok menuai tanda tanya. Posisi Luhut sebagai Kemenko Kemaritiman dipertanyakan. Bahkan, kehadiran Luhut menemui Ma'ruf dinilai campur tangan pemerintah membela Ahok di Pilgub DKI 2017.

"Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma'ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma'ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade dalam pesan singkat, Kamis (2/2).

Andre mengatakan, jika kedatangan Luhut dalam posisi sebagai anak buah Presiden Jokowi, maka sangat jelas jika pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya sebagai anak buah Ahok, sudah semestinya Presiden menegurnya.

"Pak Luhut diperintah Presiden atau anak buah Ahok? Kalau sebagai anak buah Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur, kalau perlu dipecat," jelas Andre.

Apabila orang sekelas mantan Presiden, Ketua Umum Partai Demokrat hingga ulama kharismatik sekelas KH Ma'ruf Amin bisa disadap, Andre khawatir politisi hingga rakyat biasa akan dengan mudah disadap.

"Ini kritik saya, karena saya sayang kepada negara ini, sayang kepada Presiden, karena terlalu besar costnya apabila Presiden terus membela Ahok di atas kepentingan negara yang lebih besar. Ini kritik saya untuk Presiden, bukan karena saya ingin makar," sambung Andre.
Luhut sendiri enggak mengungkap detail isi pertemuan dengan Ma'ruf. Dia hanya mengatakan, pertemuan itu terjadi karena hubungan teman baik. Dalam pertemuan tersebut, Luhut dan Ma'ruf Amin sepakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pak Kiai Ma'ruf dan saya sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian di Indonesia ini. Saya datang bukan sebagai Menteri tapi sebagai teman baik, teman yang sudah kenal lama. Hubungan saya dengan Nahdlatul Ulama kan sangat baik, beliau juga Raais Aam NU. Kebetulan pada saat itu hadir juga Kapolda dan Pangdam," ujar Luhut di sela-sela kunjungan kerja ke pulau Nipa, Kepulauan Riau, Kamis (2/2).
Luhut menegaskan, semua isi pertemuan sudah dipaparkan. Yang terpenting, kata dia, Ma'ruf Amin sudah memaafkan Ahok.
"Kiai Ma'ruf, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kepada media, mengatakan dia memaafkan Ahok. Itu saja," kata Luhut. [rnd]

Malaysia Tegaskan Penyelidikan Pembunuhan Kim Jong-nam Tak Berpihak

Description: Menlu Malaysia Anifah Haji Aman. (Foto: The Star)

Silviana Dharma

Jurnalis

KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia mengaku amat terhina dengan tudingan Duta Besar Korea Utara Kang Chol terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Usai kunjungannya ke Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kang Chol menggelar konferensi pers yang isinya menuduh penyelidik Negeri Jiran bersekongkol dengan Korea Selatan (Korsel) untuk menjatuhkan pemimpin besar mereka, Kim Jong-un.

“Tuduhan yang diarahkan Dubes Korut kepada kami dilandaskan pada delusi (khayalan). Itu sepenuhnya bohong. Kami tidak mengambil penyelidikan ini dengan tujuan politik,” tukasnya dalam siaran pers yang dimuat di The Star, Senin (20/2/2017).

BERITA REKOMENDASI

· Pembunuhan Kim Jong-nam Adalah Peringatan bagi Pembelot Korut

· Kedatangan Putra Kim Jong-nam di Tengah Pupusnya Kepercayaan Malaysia-Korut

· Kasus Siti Aisyah Mendapat Atensi Presiden Jokowi

Dalam penuturannya, Menlu Malaysia Datuk Sri Anifah Haji Aman menegaskan, pertemuan dengan sang dubes hanya dimaksudkan untuk membahas urusan bilateral. Ia juga memastikan, penyelidikan polisi Malaysia sudah dilakukan dengan sangat baik dan tanpa tekanan. Tidak mengikuti arahan pihak Korsel, juga tidak akan gentar terhadap ancaman dari Korut.

“Seluruh proses dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Malaysia. Tetapi sebaliknya, Korut malah membalas setiap saran kami dengan penghinaan. Menuduh kami bersekongkol dengan pemerintah asing,” pungkasnya.

Haji Aman menekankan, “Di semua negara beradab ada norma yang harus ditegakkan untuk kasus-kasus seperti ini. Penyelidikan harus dilakukan

Dilaporkan Nikahi Istri Orang, Ketua DPRD Terancam Dipecat

SENIN, 20 FEBRUARI 2017 | 23:01 WIB

perselingkuhan. Ilustrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Padang, Sumatera Barat berencana segera melakukan rapat internal untuk mengajukan pemecatan kadernya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Padang, Erisman, ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai itu.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang, Afrizal di Padang, Senin, 20 Februari 2017, mengatakan, pihaknya kecewa dan prihatin dengan adanya laporan pada kepolisian terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh kadernya itu.

"Hal ini tentu memalukan, apalagi ia seorang wakil rakyat," kata Afrizal.

Menurut Afrizal, hal yang dilakukan kadernya itu telah merusak nama partai serta lembaga DPRD Padang sehingga Gerindra Padang akan segera melakukan rapat internal partai untuk mengajukan pemecatan Erisman dari partai dan DPRD ke DPP Gerindra.

"Tindakan ini diambil sebab tidak pantas seorang wakil rakyat bertindak tidak bermoral," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Padang, Erisman, mengaku tidak takut dengan ancaman Ketua DPC Gerindra Padang sebab ia tidak melakukan kesalahan. "Saya tidak takut. Jika memang saya salah, ayo buktikan," ujarnya.

Bahkan, ia menilai ada pihak tertentu yang mengondisikan kasus yang didugakan kepada dirinya itu.

Sebelumnya, Erisman dilaporkan seorang warga, Zarmanis Amin ke Polresta Padang pada Minggu, 19 Februari 2017, atas tuduhan perselingkungan Erisman dengan istri terlapor, Yanthy Hasadis.

Laporan Zarmanis yang mengaku menemukan surat nikah di dalam tas istrinya beberapa waktu lalu itu, tercatat dengan nomor laporan LP/282/K/II/2017-SPKT Unit III tertanggal 19 Februari 2017.

Zarmanis juga melaporkan hal tersebut pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Padang pada Senin dan laporan itu diterima oleh salah seorang pimpinan lembaga tersebut.
ANTARA

Pameran Sumbar: Diduga Nikahi Istri Orang Ketua DPRD Padang Erisma ... : ExposSumbar, PADANG - Diduga nikahi Istri oranglain Ketua DPRD Kota Padang Erisman dilaporkan pengembang Seorang asal Tangerang differences tu ...

Tak Terima Difitnah, Ketua DPRD Padang Tuding Wakilnya jadi Dalang

15.28

pro sumbar

ExposSumbar,PADANG - Ketua DPRD Padang Erisman menuding Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra dalang di balik tuduhan perselingkuhannya dengan wanita yang diketahui bernama Yhanthy Hasadis (51).

Sebelumnya diberitakan, seorang pria bernama Zarmias Amin (71) melaporkan Ketua DPRD Kota Padang Erisman yang menurutnya berselingkuh dengan istrinya ke Polresta Padang pada Minggu (19/2), pukul 19.00 WIB, dengan nomor : STTL/282/K/II/2017/SPKT UNIT III.

Membawa sejumlah berkas, Zarmias menunjukkan kepada awak media sejumlah foto-foto dan bukti surat nikah antara istrinya benama Yhanthy Hasadis (51) dengan Erisman.

"Tuduhan ini sebuah konspirasi, ini Wahyu dalang di balik semua ini," tegas Erisman kepada wartawan, Senin (20/2)

Erisman tidak mengungkapkan alasan menuduh Wahyu yang mensetting kasus ini.

"Saya tidak terima, saya sudah habis sabar, saya akan laporkan Wahyu ke polisi," tukasnya.

Erisman menyangkal jika dia menikahi istri orang. Menurutnya, bukti yang beredar tersebut merupakan bentuk konspirasi untuk menjatuhkan dirinya.

Erisman menegaskan bahwa surat nikah yang dijadikan bukti itu direkayasa atau dipalsukan.

"Tidak ada bukti, itu surat nikah apa, fotocopy malah dikatakan surat nikah, ini dikondisikan," tegas Erisman kepada wartawan, Senin (20/2)

Dia juga mempertanyakan siapa saksi dan dimana tempat ia menikah dengan Yhanthy tersebut. Dikatakan hubungannya dengan wanita tersebut tidak lebih soal pinjam meminjam uang.

"Siapa saksinya, dimana nikahnya, paspor aja bisa dipalsukan, saya berhubungan dengan Yhanty hanya sebatas pinjam meminjam uang," ungkapnya.(baim/lif)

Tentukan PILIHAN Andari di Assesories Ini

Manolo Blahnik 339-10.

Lace materi. Warna Merah, Fuschia, Hijau, Royal Blue * HRG reseller 230 rb * Ukuran 36, 37, 38, 39. Heels 3cm. Ukuran insole ...

Lihat Selengkapnya