Selasa , 08 November 2016, 09:11 WIB
Perubahan Iklim Ancam Danau-Danau di Dunia
Red: Dwi Murdaningsih
Seorang nelayan mencari ikan bilih, di tepian Danau Singkarak, Nagari Sumpur, Kec.Batipuh Selatan, Kab.Tanah Datar, Sumbar, Minggu (3/6).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Danau Dunia atau World Lake Conference ke-16 akan digelar di Bali, pada 8-10 November 2016. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Iskandar Zulkarnain mengatakan berbagai danau di dunia berada dalam kondisi kritis. Perubahan iklim dan aktivitas antropogenik menjadi ancaman yang mendegradasi kondisi air yang menyebabkan danau di berbagai belahan negara mengalami krisis.
Menurut dia, kondisi danau yang mengalami degradasi ini juga merupakan akibat perubahan iklim dan aktivitas antropogenik yang diyakini memiliki banyak dampak, baik jangka menengah dan panjang. Pengelolaan yang tidak tepat serta aktivitas manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan telah merusak ekosistem danau.
"Tidak bisa dipungkiri pula bahwa populasi manusia, pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan pemanfaatan sumber daya air, telah mengakibatkan degradasi ekosistem danau," katanya, Senin (7/11).
Ia mengatakan indikasinya adalah menurunnya kualitas air, produktivitas, keanekaragaman hayati, dan terganggunya siklus hidrologi, sehingga memengaruhi kemampuan danau untuk mendukung kehidupan manusia dan fungsi lainnya. Iskandar mengatakan setiap danau memiliki karakteristik tersendiri, baik morfogenesis, morfologi, serta sosial-ekonomi. Oleh karena itu, masalah yang terjadi di masing-masing danau juga bervariasi, tergantung pada karakter masing-masing fisik, sosial dan ekonomi.
"Banyak negara berkomitmen untuk mengelola danau mereka dalam upaya mempertahankan fungsi ekosistem. Sehubungan dengan hal ini, World Lake Conference dapat dijadikan sebagai salah satu forum internasional untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman yang berkontribusi terhadap pengelolaan danau secara berkelanjutan," ujar dia.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin mengatakan LIPI juga merupakan focal point untuk International Hydrological Programme (IHP) UNESCO. IHP nasional mendukung penelitian ilmiah, efek aktivitas manusia dan perubahan iklim pada lingkungan air, serta memperkuat dasar pengetahuan untuk mencegah terjadinya bencana, sambungnya. LIPI juga memiliki Asia Pacific Center for Ecohydrology (APCE), pusat kategori II di bawah UNESCO yang berfokus pada pendekatan ekologi dari pengelolaan sumber daya air untuk menyediakan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan iptek, pendidikan dan kebudayaan.
APCE, menurut dia, berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi isu-isu berdasarkan kepentingan nasional, regional dan global, seperti kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. "Dengan posisi tersebut, LIPI menawarkan kerjasama dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan sumber daya danau secara global," ujar dia.
Menurut dia, kondisi danau yang mengalami degradasi ini juga merupakan akibat perubahan iklim dan aktivitas antropogenik yang diyakini memiliki banyak dampak, baik jangka menengah dan panjang. Pengelolaan yang tidak tepat serta aktivitas manusia yang mengeksploitasi secara berlebihan telah merusak ekosistem danau.
"Tidak bisa dipungkiri pula bahwa populasi manusia, pertumbuhan ekonomi yang cepat, peningkatan pemanfaatan sumber daya air, telah mengakibatkan degradasi ekosistem danau," katanya, Senin (7/11).
Ia mengatakan indikasinya adalah menurunnya kualitas air, produktivitas, keanekaragaman hayati, dan terganggunya siklus hidrologi, sehingga memengaruhi kemampuan danau untuk mendukung kehidupan manusia dan fungsi lainnya. Iskandar mengatakan setiap danau memiliki karakteristik tersendiri, baik morfogenesis, morfologi, serta sosial-ekonomi. Oleh karena itu, masalah yang terjadi di masing-masing danau juga bervariasi, tergantung pada karakter masing-masing fisik, sosial dan ekonomi.
"Banyak negara berkomitmen untuk mengelola danau mereka dalam upaya mempertahankan fungsi ekosistem. Sehubungan dengan hal ini, World Lake Conference dapat dijadikan sebagai salah satu forum internasional untuk berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman yang berkontribusi terhadap pengelolaan danau secara berkelanjutan," ujar dia.
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Zainal Arifin mengatakan LIPI juga merupakan focal point untuk International Hydrological Programme (IHP) UNESCO. IHP nasional mendukung penelitian ilmiah, efek aktivitas manusia dan perubahan iklim pada lingkungan air, serta memperkuat dasar pengetahuan untuk mencegah terjadinya bencana, sambungnya. LIPI juga memiliki Asia Pacific Center for Ecohydrology (APCE), pusat kategori II di bawah UNESCO yang berfokus pada pendekatan ekologi dari pengelolaan sumber daya air untuk menyediakan air yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan memanfaatkan iptek, pendidikan dan kebudayaan.
APCE, menurut dia, berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatasi isu-isu berdasarkan kepentingan nasional, regional dan global, seperti kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. "Dengan posisi tersebut, LIPI menawarkan kerjasama dan pertukaran pengetahuan untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan sumber daya danau secara global," ujar dia.
KOnferensi ini kerja sama antara LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), serta International Lake Environment Committee Foundation (ILEC).
Sumber : antara
 |
|
|
||
 |
|
|
||
Luhut PandjaitanTurun Gunung
|
|
In This Issue
|
Menko
Luhut,Kapolda Metro & Pangdam Jaya datangi rumah KH Maruf Amin. ©2017
Merdeka.com
Merdeka.com - Sidang ke delapan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki T
Purnama ( Ahok) menyeret nama Ketua Umum Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kuasa hukum Ahok mengaku punya bukti percakapan
SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin yang saat itu menjadi saksi di sidang tentang
adanya intervensi keluarnya fatwa penistaan agama kepada Ahok.
Dalam sidang itu, Ahok dan kuasa hukum mencecar KH Ma'ruf Amin hingga tujuh jam. Bahkan, Kubu Ahok mengancam akan membawa ke jalur hukum jika Ma'ruf yang berusia 70 tahun itu jika memberikan keterangan palsu membantah tentang adanya komunikasi dengan SBY jelang Agus-Sylvi sowan ke PBNU.
"Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi, saya berterimakasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tegas Ahok di sidang pada 31 Januari lalu.
Ahok juga menyebut Ma'ruf tak pantas jadi saksi karena dinilai tidak netral. "Percayalah, kalau Anda menzolimi saya, bukan hanya berurusan dengan saya, tapi saudara berurusan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akan buktikan mereka akan dipermalukan di kemudian hari," kata Ahok saat itu.
Momen tersebut rupanya mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan, selain orangtua, Ma'ruf Amin merupakan sesepuh di PBNU yang memegang jabatan Rais Aam PBNU. Bahkan karena ucapan Ahok itu, sejumlah tokoh NU siap turun membela Ma'ruf.
Kekhawatiran kondisi Jakarta semakin memanas, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun turun gunung. Luhut, bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menemui langsung Ma'ruf Amin di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2) lalu. Mereka sepakat, tak ingin membuat kondisi Jakarta semakin panas pasca apa yang terjadi di sidang Ahok.
Rupanya, kehadiran Luhut turun gunung di tengah kekisruhan sidang Ahok menuai tanda tanya. Posisi Luhut sebagai Kemenko Kemaritiman dipertanyakan. Bahkan, kehadiran Luhut menemui Ma'ruf dinilai campur tangan pemerintah membela Ahok di Pilgub DKI 2017.
"Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma'ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma'ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade dalam pesan singkat, Kamis (2/2).
Andre mengatakan, jika kedatangan Luhut dalam posisi sebagai anak buah Presiden Jokowi, maka sangat jelas jika pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya sebagai anak buah Ahok, sudah semestinya Presiden menegurnya.
"Pak Luhut diperintah Presiden atau anak buah Ahok? Kalau sebagai anak buah Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur, kalau perlu dipecat," jelas Andre.
Apabila orang sekelas mantan Presiden, Ketua Umum Partai Demokrat hingga ulama kharismatik sekelas KH Ma'ruf Amin bisa disadap, Andre khawatir politisi hingga rakyat biasa akan dengan mudah disadap.
"Ini kritik saya, karena saya sayang kepada negara ini, sayang kepada Presiden, karena terlalu besar costnya apabila Presiden terus membela Ahok di atas kepentingan negara yang lebih besar. Ini kritik saya untuk Presiden, bukan karena saya ingin makar," sambung Andre.
Luhut sendiri enggak mengungkap detail isi pertemuan dengan Ma'ruf. Dia hanya mengatakan, pertemuan itu terjadi karena hubungan teman baik. Dalam pertemuan tersebut, Luhut dan Ma'ruf Amin sepakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pak Kiai Ma'ruf dan saya sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian di Indonesia ini. Saya datang bukan sebagai Menteri tapi sebagai teman baik, teman yang sudah kenal lama. Hubungan saya dengan Nahdlatul Ulama kan sangat baik, beliau juga Raais Aam NU. Kebetulan pada saat itu hadir juga Kapolda dan Pangdam," ujar Luhut di sela-sela kunjungan kerja ke pulau Nipa, Kepulauan Riau, Kamis (2/2).
Luhut menegaskan, semua isi pertemuan sudah dipaparkan. Yang terpenting, kata dia, Ma'ruf Amin sudah memaafkan Ahok.
"Kiai Ma'ruf, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kepada media, mengatakan dia memaafkan Ahok. Itu saja," kata Luhut. [rnd]
Dalam sidang itu, Ahok dan kuasa hukum mencecar KH Ma'ruf Amin hingga tujuh jam. Bahkan, Kubu Ahok mengancam akan membawa ke jalur hukum jika Ma'ruf yang berusia 70 tahun itu jika memberikan keterangan palsu membantah tentang adanya komunikasi dengan SBY jelang Agus-Sylvi sowan ke PBNU.
"Jadi jelas tanggal 7 Oktober saudara saksi, saya berterimakasih ngotot bahwa saudara saksi tidak berbohong, tapi kalau berbohong kami akan proses secara hukum saudara saksi, untuk membuktikan bahwa kami memiliki bukti," tegas Ahok di sidang pada 31 Januari lalu.
Ahok juga menyebut Ma'ruf tak pantas jadi saksi karena dinilai tidak netral. "Percayalah, kalau Anda menzolimi saya, bukan hanya berurusan dengan saya, tapi saudara berurusan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya akan buktikan mereka akan dipermalukan di kemudian hari," kata Ahok saat itu.
Momen tersebut rupanya mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan, selain orangtua, Ma'ruf Amin merupakan sesepuh di PBNU yang memegang jabatan Rais Aam PBNU. Bahkan karena ucapan Ahok itu, sejumlah tokoh NU siap turun membela Ma'ruf.
Kekhawatiran kondisi Jakarta semakin memanas, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pun turun gunung. Luhut, bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana menemui langsung Ma'ruf Amin di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2) lalu. Mereka sepakat, tak ingin membuat kondisi Jakarta semakin panas pasca apa yang terjadi di sidang Ahok.
Rupanya, kehadiran Luhut turun gunung di tengah kekisruhan sidang Ahok menuai tanda tanya. Posisi Luhut sebagai Kemenko Kemaritiman dipertanyakan. Bahkan, kehadiran Luhut menemui Ma'ruf dinilai campur tangan pemerintah membela Ahok di Pilgub DKI 2017.
"Saya ingin tanya, Pak Luhut datang ke kediaman Kiai Ma'ruf atas perintah Presiden Jokowi atau Ahok? Datang ke rumah Kiai Ma'ruf bawa Kapolda, bawa Pangdam, publik kan melihatnya Pak Luhut datang untuk menyelesaikan masalah Ahok," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade dalam pesan singkat, Kamis (2/2).
Andre mengatakan, jika kedatangan Luhut dalam posisi sebagai anak buah Presiden Jokowi, maka sangat jelas jika pemerintah tidak netral terkait kasus Ahok. Sementara jika datang dalam posisinya sebagai anak buah Ahok, sudah semestinya Presiden menegurnya.
"Pak Luhut diperintah Presiden atau anak buah Ahok? Kalau sebagai anak buah Ahok, maka Pak Luhut harus ditegur, kalau perlu dipecat," jelas Andre.
Apabila orang sekelas mantan Presiden, Ketua Umum Partai Demokrat hingga ulama kharismatik sekelas KH Ma'ruf Amin bisa disadap, Andre khawatir politisi hingga rakyat biasa akan dengan mudah disadap.
"Ini kritik saya, karena saya sayang kepada negara ini, sayang kepada Presiden, karena terlalu besar costnya apabila Presiden terus membela Ahok di atas kepentingan negara yang lebih besar. Ini kritik saya untuk Presiden, bukan karena saya ingin makar," sambung Andre.
Luhut sendiri enggak mengungkap detail isi pertemuan dengan Ma'ruf. Dia hanya mengatakan, pertemuan itu terjadi karena hubungan teman baik. Dalam pertemuan tersebut, Luhut dan Ma'ruf Amin sepakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pak Kiai Ma'ruf dan saya sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian di Indonesia ini. Saya datang bukan sebagai Menteri tapi sebagai teman baik, teman yang sudah kenal lama. Hubungan saya dengan Nahdlatul Ulama kan sangat baik, beliau juga Raais Aam NU. Kebetulan pada saat itu hadir juga Kapolda dan Pangdam," ujar Luhut di sela-sela kunjungan kerja ke pulau Nipa, Kepulauan Riau, Kamis (2/2).
Luhut menegaskan, semua isi pertemuan sudah dipaparkan. Yang terpenting, kata dia, Ma'ruf Amin sudah memaafkan Ahok.
"Kiai Ma'ruf, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya kepada media, mengatakan dia memaafkan Ahok. Itu saja," kata Luhut. [rnd]
Baca Juga:
Menko Luhut: Kiai Ma'ruf Amin memaafkan
Ahok, itu sudahKetum PBNU ke Ahok: Hargai KH
Ma'ruf Amin, jangan dilecehkan!Djarot ucapkan terima kasih
karena Ma'ruf Amin mau maafkan AhokSaid Aqil sebut banyak yang
minta restu Ma'ruf, tapi Ahok tak pernahPolitisi PDIP sindir SBY soal
penyadapan: Terlalu bawa perasaanIni penjelasan BIN soal isu SBY
disadapNasDem sebut SBY belum ajukan
pertemuan dengan Jokowi
Merdeka.com - Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menganggap langkah
Partai Demokrat ingin menggunakan hak angket terlalu jauh. Apa lagi, isu
penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bisa
dibuktikan.
"Sampai jauh-jauh gitu, kan tidak ada ucapan yang bilang penyadapan atau perekaman di situ, tidak ada. Jadi saya kira tenanglah," kata Luhut dalam peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid,Jakarta, Minggu (5/2).
Luhut meminta semua pihak untuk menahan diri dan membiarkan proses Pilkada serentak 2017 berjalan dengan tenang. Dia berharap, tidak ada pihak yang mencoba menggodok isu penyadapan untuk mengganggu stabilitas negara.
"Kita tunggu sampai tanggal 15 jadi Pilkada sudah, jadi jangan bikin ramai," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam ini juga mengajak semua pihak sama-sama fokus membangun negara. Khususnya, dalam hal meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan masyarakat.
"Sebentar lagi kita konsentrasi kepada pemerataan ekonomi tingkat kesenjangan kita berkurang, tingkat kesenjangan kita bertahun-tahun itu terlalu besar," tuntas Luhut. [did]
"Sampai jauh-jauh gitu, kan tidak ada ucapan yang bilang penyadapan atau perekaman di situ, tidak ada. Jadi saya kira tenanglah," kata Luhut dalam peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid,Jakarta, Minggu (5/2).
Luhut meminta semua pihak untuk menahan diri dan membiarkan proses Pilkada serentak 2017 berjalan dengan tenang. Dia berharap, tidak ada pihak yang mencoba menggodok isu penyadapan untuk mengganggu stabilitas negara.
"Kita tunggu sampai tanggal 15 jadi Pilkada sudah, jadi jangan bikin ramai," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam ini juga mengajak semua pihak sama-sama fokus membangun negara. Khususnya, dalam hal meningkatkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan masyarakat.
"Sebentar lagi kita konsentrasi kepada pemerataan ekonomi tingkat kesenjangan kita berkurang, tingkat kesenjangan kita bertahun-tahun itu terlalu besar," tuntas Luhut. [did]
Merdeka.com - Menteri
Koordinasi Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya
penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, bantahan itu sudah resmi disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN).
"Saya kira tidak ada penyadapan, saya kira sudah ada bantahan resmi dari BIN ya. Kita pegang itu saja," kata Luhut dalam acara peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/2).
Mantan Menko Polhukam ini yakin jika BIN tidak pernah melakukan penyadapan terhadap SBY. Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang membuat gaduh terkait isu tersebut.
"Saya kira BIN tidak melakukan seperti itu, kan BIN sudah mengeluarkan rilis resmi tentang itu. Saya kira pegangan kita di situ jangan kita buat gaduh lah," ujarnya.
Menurut Luhut terpenting saat ini adalah semua pihak tidak membuat berita yang tidak jelas kebenarannya. Terlebih, kabar yang disampaikan ke publik bisa membuat keruh stabilitas negara.
Bukan hanya itu, dia juga meminta semua pejabat baik di dalam atau di luar pemerintahan Jokowi bisa menahan diri untuk berkomentar terkait isu penyadapan yang belum jelas kebenarannya tersebut. Dia menjamin, saat ini pemerintah tengah bekerja keras mensejahterahkan rakyat.
"Para pemimpin itu agar menahan diri untuk berkomentar. Saya menjamin bahwa pemerintah sedang berkonsentrasi bagaimana membuat rakyat sejahtera," pungkas Luhut. [tyo]
"Saya kira tidak ada penyadapan, saya kira sudah ada bantahan resmi dari BIN ya. Kita pegang itu saja," kata Luhut dalam acara peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/2).
Mantan Menko Polhukam ini yakin jika BIN tidak pernah melakukan penyadapan terhadap SBY. Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang membuat gaduh terkait isu tersebut.
"Saya kira BIN tidak melakukan seperti itu, kan BIN sudah mengeluarkan rilis resmi tentang itu. Saya kira pegangan kita di situ jangan kita buat gaduh lah," ujarnya.
Menurut Luhut terpenting saat ini adalah semua pihak tidak membuat berita yang tidak jelas kebenarannya. Terlebih, kabar yang disampaikan ke publik bisa membuat keruh stabilitas negara.
Bukan hanya itu, dia juga meminta semua pejabat baik di dalam atau di luar pemerintahan Jokowi bisa menahan diri untuk berkomentar terkait isu penyadapan yang belum jelas kebenarannya tersebut. Dia menjamin, saat ini pemerintah tengah bekerja keras mensejahterahkan rakyat.
"Para pemimpin itu agar menahan diri untuk berkomentar. Saya menjamin bahwa pemerintah sedang berkonsentrasi bagaimana membuat rakyat sejahtera," pungkas Luhut. [tyo]
Baca Juga:
Sentilan
Demokrat sebut BIN mirip timses soal keterangan penyadapanSBY:
Bapak Ma'ruf Amin jika kita dimata-matai sasarannya bukan bapakSBY:
Semoga Bangsa Indonesia ini adil dan amanRoy
Suryo sebut poin 3 siaran pers BIN soal penyadapan mirip timsesJenderal
Tito: Saya tegaskan tak ada Polri menyadap SBY!
Senin, 20 Februari 2017 - 22:31 wib
Malaysia Tegaskan Penyelidikan Pembunuhan Kim Jong-nam Tak Berpihak
Silviana Dharma
Jurnalis
KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia mengaku amat terhina dengan tudingan Duta
Besar Korea Utara Kang Chol terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Usai
kunjungannya ke Kementerian Luar Negeri Malaysia, Kang Chol menggelar
konferensi pers yang isinya menuduh penyelidik Negeri Jiran bersekongkol dengan
Korea Selatan (Korsel) untuk menjatuhkan pemimpin besar mereka, Kim Jong-un.
“Tuduhan yang diarahkan Dubes
Korut kepada kami dilandaskan pada delusi (khayalan). Itu sepenuhnya bohong.
Kami tidak mengambil penyelidikan ini dengan tujuan politik,” tukasnya dalam
siaran pers yang dimuat di The
Star, Senin (20/2/2017).
BERITA REKOMENDASI
Dalam penuturannya, Menlu Malaysia Datuk Sri Anifah Haji Aman
menegaskan, pertemuan dengan sang dubes hanya dimaksudkan untuk membahas urusan
bilateral. Ia juga memastikan, penyelidikan polisi Malaysia sudah dilakukan
dengan sangat baik dan tanpa tekanan. Tidak mengikuti arahan pihak Korsel, juga
tidak akan gentar terhadap ancaman dari Korut.
“Seluruh proses dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan
Malaysia. Tetapi sebaliknya, Korut malah membalas setiap saran kami dengan
penghinaan. Menuduh kami bersekongkol dengan pemerintah asing,” pungkasnya.
Haji Aman menekankan,
“Di semua negara beradab ada norma yang harus ditegakkan untuk kasus-kasus
seperti ini. Penyelidikan harus dilakukan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar